Gratifikasi

Beberapa waktu lalu pernah ikut pelatihan yang diadakan oleh KPK soal Gratifikasi, mumpung masih ingat materinya dan belum menguap mari kita tuliskan kembali. Benar juga ada pepatah yang mengatakan menulis adalah melawan lupa.

Apa sih gratifikasi itu, menurut UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya,gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi dalam UU No.20 Tahun 2001 ini ditujukan untuk pejabat publik ditingkat apapun, dalam kehidupan sehari hari praktek gratifikasi yang sering terjadi seperti apa?

contoh praktek gratifikasi yang sering terjadi yaitu pemberian hadiah ketika perayaan hari besar misalnya pada saat lebaran Idul Fitri banyak pejabat yang mendapatkan kiriman berupa parcel yang isinya macam-macam mulai dari  sekedar buah-buahan sampai barang berharga lainnya dan yang juga sering terjadi adalah ketika pejabat publik mengadakan hajatan  misalnya menikahkan anaknya banyak menerima hadiah yang nilainya juga fantastis, dan sering juga mendapatkan fasilitas gratis misalnya jasa catering, gedung pernikahan atau lainnya.

Sebenarnya apa salahnya memberikan hadiah, sumbangan  dan lain-lain, kalo kita lihat pada kebiasaan masyarakat kita itu sesuatu yang wajar, saling memberikan hadiah disaat-saat perayaan atau hari-hari istimewa atau ketika ada hajatan, tetapi yang dipersoalkan di sini adalah pemberian hadiah ini adalah masyarakat kepada pejabat publik yang nilainya juga cukup tinggi kadangkala fantastis di luar kewajaran yang berlaku.

Pemberian hadiah-hadiah   yang di luar batas kewajaran ini dalam bentuk apapun kepada pejabat publik ditenggarai sebagai bentuk “suap”. karena biasanya pemberian hadiah yang nilainya cukup besar ini diberikan kepada pejabat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.

selain ditakutkan hadiah atau pemberian kepada para pejabat publik sebagai bentuk “suap” terselubung, pelarangan pemberian hadiah kepada pejabat publik ini juga menghindari terjadinya konflik kepentingan apabila nantinya pejabat publik yang diberikan hadiah tersebut memutuskan sesuatu perkara, kebijakan atau lainnya.